MAKASSAR, KETIK NALAR – Sebuah janji besar tengah bergulir dari istana, Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh jenjang pendidikan negeri di Indonesia — dari taman kanak-kanak hingga bangku kuliah — bebas biaya. Bukan sekadar wacana, pemerintah kini mulai menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam momentum yang cukup mencolok. Ia berorasi di hadapan ribuan kader Partai Amanat Nasional saat peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center, Jumat, 18 September 2026. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, ia menyatakan akan menggelar rapat terbatas khusus untuk mengkaji dan memastikan skema pendidikan gratis itu bisa segera dijalankan.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas — pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis! SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!” serunya di hadapan hadirin.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika panggung. Tiga hari kemudian, Senin 21 September 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa kebijakan ini memang sedang dirancang secara serius di tingkat pemerintahan. Menurut Teddy, arah kebijakan ini bertumpu pada satu prinsip dasar: setiap anak Indonesia berhak atas pendidikan yang layak, tanpa memandang dari mana mereka berasal atau seperti apa latar belakang keluarganya.
“Setiap anak Indonesia, dari keluarga dan latar belakang apa pun, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama untuk membangun masa depannya,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Pemerintah tidak hanya bicara soal penghapusan biaya sekolah. Ada tiga pilar utama yang tengah didorong secara paralel untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional.
Pilar pertama adalah pembebasan biaya di seluruh sekolah dan universitas negeri. Ini menjadi inti dari seluruh program, sekaligus menjadi pesan paling keras yang disampaikan Prabowo ke publik.
Pilar kedua adalah perbaikan infrastruktur sekolah. Banyak gedung sekolah di berbagai daerah — terutama di wilayah terpencil dan pelosok — masih berdiri dalam kondisi memprihatinkan. Dinding retak, atap bocor, lantai berlubang. Pemerintah menargetkan renovasi menyeluruh agar anak-anak bisa belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman.
“Memperbaiki sekolah serta fasilitas pendidikan yang rusak, agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan layak,” tegas Teddy.
Pilar ketiga menyentuh aspek yang sering kali luput dari perhatian: kesejahteraan dan gaji guru. Peningkatan remunerasi bagi para pendidik dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi pendidikan. Guru yang sejahtera, bisa fokus mengajar. Guru yang dihargai, lebih termotivasi untuk mendidik dengan sepenuh hati.
Logikanya sederhana namun kuat: pendidikan berkualitas tidak bisa dibangun hanya dengan gedung baru atau kurikulum mewah, jika orang-orang yang berdiri di depan kelas masih berjuang dengan urusan dapur.
Lantas, dari mana anggaran untuk semua ini? Prabowo menyebut satu kata kunci: efisiensi. Ia meyakini bahwa pembiayaan pendidikan gratis bisa dipenuhi dengan menyelamatkan uang negara dari kebocoran anggaran dan praktik korupsi yang selama ini menggerogoti keuangan publik. Alih-alih mencari sumber pendapatan baru, pemerintah ingin menambal lubang-lubang yang selama ini membuat anggaran negara tidak bekerja secara optimal.
Pandangan ini memang menarik, sekaligus mengundang pertanyaan. Indonesia mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan — jumlah yang tidak kecil. Namun kualitas pendidikan nasional masih jauh dari ideal. Artinya, masalah bukan semata-mata pada jumlah anggaran, melainkan juga pada cara pengelolaannya.
Jika efisiensi dan pemberantasan korupsi benar-benar bisa dijalankan secara konsisten, maka ruang fiskal untuk membiayai pendidikan gratis sesungguhnya ada. Pertanyaannya, seberapa besar dan seberapa cepat?
Program ini juga bersentuhan langsung dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih sangat beragam. Di kota-kota besar, akses ke sekolah negeri berkualitas memang lebih terbuka. Namun di daerah terpencil, permasalahannya tidak hanya soal biaya — jarak, infrastruktur jalan, dan keterbatasan guru turut menjadi hambatan yang nyata.
Karena itu, pendidikan gratis dalam artian penghapusan biaya saja belum cukup. Dibutuhkan ekosistem pendukung yang menyeluruh: sekolah yang layak, guru yang kompeten dan hadir, serta sistem transportasi yang memungkinkan anak-anak dari desa terpencil bisa sampai ke ruang kelas.
Namun demikian, komitmen yang disampaikan pemerintah saat ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Selama ini, biaya pendidikan — baik yang resmi maupun yang tersembunyi dalam berbagai pungutan — masih menjadi salah satu penyebab utama anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Jika program ini berhasil dieksekusi dengan baik, dampaknya bisa sangat signifikan. Angka partisipasi sekolah akan meningkat. Lebih banyak anak dari keluarga tidak mampu bisa menjangkau pendidikan tinggi. Dan dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan terangkat secara keseluruhan.
Prabowo menutup visinya dengan kalimat yang sederhana namun sarat makna, yang disampaikan melalui Teddy Indra Wijaya: “Karena masa depan Indonesia dimulai dari ruang-ruang kelas hari ini.”
Kalimat itu bukan hanya slogan. Ia adalah pengingat bahwa investasi terbesar sebuah negara seharusnya bukan pada gedung-gedung perkantoran atau infrastruktur jalan tol semata — melainkan pada generasi yang akan mewarisi bangsa ini.
Kini, yang ditunggu adalah langkah berikutnya: kapan rapat terbatas itu digelar, seperti apa skema teknisnya, dan bagaimana pemerintah memastikan kebijakan ini tidak berhenti di tataran wacana. Publik sudah mendengar janjinya. Saatnya melihat eksekusinya.
Tinggalkan Balasan