MAKASSAR, KETIK NALAR – Satu laporan warga soal gas melon yang tiba-tiba langka di Sinjai berujung pada pengungkapan kasus besar. Polres Sinjai berhasil membongkar jaringan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi yang merugikan negara hingga Rp69,9 miliar—sebuah pencapaian yang kini berbuah penghargaan langsung dari Gubernur Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan penghargaan kepada Kapolres Sinjai AKBP Jamal Fathur Rakhman, S.I.K., M.H., atas keberhasilan jajarannya mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah hukum Sinjai. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan humanis dalam pelayanan masyarakat bisa berjalan beriringan dengan ketegasan penegakan hukum.

Cerita bermula dari keresahan warga. Keluhan soal sulitnya mendapatkan tabung LPG 3 kilogram di pasaran sampai ke telinga aparat. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar masalah distribusi biasa. Tapi bagi Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai, laporan itu menjadi sinyal untuk bergerak.

Tim bergerak cepat mengendus arah aliran tabung-tabung bersubsidi yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat kecil itu. Penelusuran akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 312 tabung LPG 3 kilogram diamankan dari sebuah mobil bak terbuka—jumlah yang tidak sedikit, dan sama sekali bukan untuk dikonsumsi rumah tangga biasa.

Dua orang berinisial PF dan SA diamankan sebagai pelaku. Keduanya kini telah menjalani proses hukum dan duduk di kursi terdakwa. Kasus ini bukan sekadar soal beberapa lusin tabung gas. Angka potensi kerugian negara yang diselamatkan—Rp69,9 miliar—menjadi gambaran betapa masifnya penyalahgunaan subsidi energi yang selama ini berlangsung di bawah permukaan.

Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sejatinya dirancang negara untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu. Namun kenyataan di lapangan kerap berbicara lain. Oknum-oknum memanfaatkan celah distribusi untuk mengalihkan komoditas bersubsidi itu ke tangan pihak yang tidak berhak, atau bahkan menimbunnya demi keuntungan berlipat. Praktik semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merampas hak rakyat kecil yang paling membutuhkan.

Keberhasilan Polres Sinjai membongkar jaringan ini menegaskan bahwa pengawasan di tingkat daerah menjadi lini pertahanan penting dalam menjaga efektivitas program subsidi pemerintah pusat. Tanpa respons cepat dari aparat setempat, laporan warga bisa saja menguap begitu saja tanpa tindak lanjut yang berarti.

AKBP Jamal Fathur Rakhman menyambut penghargaan dari gubernur dengan rendah hati. Bagi perwira menengah yang dikenal membangun kedekatan dengan warga lewat berbagai program sosial dan humanis itu, apresiasi tersebut justru menjadi lecutan semangat, bukan tujuan akhir. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi. Di bawah kepemimpinan AKBP Jamal, Polres Sinjai dikenal aktif mendekatkan diri ke masyarakat. Pendekatan humanis yang dibangunnya bukan berarti lunak terhadap kejahatan—justru sebaliknya, kepercayaan warga yang tumbuh itulah yang menjadi modal utama pengungkapan kasus-kasus seperti ini. Laporan dari bawah bisa mengalir lancar karena masyarakat percaya laporannya akan ditindaklanjuti.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi memang bukan hal baru di Indonesia. Namun skala potensi kerugian yang berhasil dicegah di tingkat kabupaten—hampir Rp70 miliar—menjadi catatan tersendiri. Ini bukan angka kecil bagi sebuah wilayah kabupaten, dan menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi subsidi bisa terjadi di mana saja, termasuk di daerah-daerah yang jauh dari sorotan nasional.

Kasus Sinjai seharusnya menjadi alarm bagi daerah-daerah lain. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang sering dikeluhkan warga di berbagai penjuru negeri boleh jadi bukan semata soal pasokan yang kurang. Ada kemungkinan pasokan itu ada, tapi tidak sampai ke tangan yang semestinya. Pengawasan distribusi yang lemah dan rendahnya laporan dari masyarakat menjadi dua faktor yang kerap membiarkan praktik semacam ini terus berlangsung tanpa tersentuh.

Koordinasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pengawas distribusi energi menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar. Polres Sinjai telah menunjukkan bahwa ketika komponen-komponen ini berjalan seirama—laporan warga direspons cepat, penyelidikan dilakukan profesional, dan proses hukum ditegakkan tanpa kompromi—hasilnya bisa sangat signifikan.

Dua terdakwa PF dan SA kini menunggu vonis di pengadilan. Tapi pelajaran terpenting dari kasus ini bukan hanya soal siapa yang ditangkap. Ini tentang bagaimana satu laporan kecil dari warga, ketika ditangani dengan serius dan sigap, bisa mencegah kerugian negara yang jauh lebih besar. Dan tentang bagaimana kepercayaan yang dibangun seorang kapolres dengan warganya bisa menjadi senjata paling ampuh dalam melawan kejahatan yang tersembunyi di balik kelangkaan gas melon di warung-warung kecil.

Penghargaan dari gubernur mungkin hanya selembar sertifikat. Tapi makna di baliknya jauh lebih besar: negara mengakui bahwa Sinjai telah menjaga uang rakyat dengan sungguh-sungguh.



Follow Widget