JAKARTA, KETIK NALAR – Pemerintah Indonesia tengah memacu langkah besar dalam transformasi perlindungan sosial. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 48 juta keluarga — setara separuh populasi negeri ini — ditargetkan masuk ke dalam sistem Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital. Untuk mewujudkannya, pemerintah menyiapkan hingga 2,5 juta agen yang akan bergerak langsung ke tengah masyarakat.

Ini bukan sekadar proyek teknologi. Ini adalah upaya negara memastikan tidak ada satu pun warga yang berhak menerima bantuan justru luput dari jangkauan sistem.

Sejak diluncurkan, platform Perlinsos Digital telah mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan. Per 30 September 2026, sebanyak 5,7 juta warga tercatat telah mendaftarkan diri. Pencapaian ini dicapai berkat kerja keras sekitar 298.000 agen Perlinsos yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dan aparatur pemerintah.

Mereka yang menjadi agen bukan hanya kalangan tertentu. Pendamping keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), pengurus RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) semuanya dilibatkan dalam proses pendataan ini.

Namun dengan target 48 juta keluarga, angka 5,7 juta baru mewakili sebagian kecil dari pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Pemerintah pun bergerak cepat dengan memperluas barisan agen secara masif.

Kementerian Sosial tidak hanya mengandalkan aparat dan pendamping sosial. Berbagai elemen masyarakat sipil turut diajak bergabung. TNI, Polri, ASN, kader Posyandu, Pokdarwis, penyuluh pertanian, kader KB, mahasiswa, pemuda, aktivis, hingga jurnalis semuanya masuk dalam rencana rekrutmen agen Perlinsos.

“Kita akan undang semuanya untuk menjadi agen Perlinsos,” demikian semangat yang ditunjukkan pemerintah dalam mendorong partisipasi publik seluas-luasnya.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem perlindungan sosial Indonesia selama bertahun-tahun adalah kesalahan eksklusi — kondisi di mana warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat dalam database penerima manfaat. Mereka ada, namun tak terlihat oleh sistem.

Digitalisasi menjadi jawaban atas persoalan lama itu. Dengan platform Perlinsos Digital, pendataan bisa lebih akurat, lebih cepat, dan lebih transparan. Masyarakat pun diberi akses untuk memperbarui data pribadi mereka serta mengajukan keberatan apabila status kelayakan mereka dianggap tidak tepat.

Fitur pengajuan keberatan ini menjadi terobosan penting. Selama ini, warga yang merasa berhak menerima bantuan namun tidak terdaftar sering kali tidak memiliki jalur resmi untuk memperjuangkan haknya. Kini, mekanisme itu tersedia secara digital.

Peran agen menjadi sangat krusial, terutama untuk menjangkau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital. Lansia, warga di daerah terpencil, atau mereka yang tidak melek teknologi tidak bisa dibiarkan mendaftar sendiri. Di sinilah agen hadir sebagai penghubung antara warga dan sistem.

Pendataan langsung dari pintu ke pintu menjadi strategi utama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Agen tidak hanya mendaftarkan warga, tetapi juga memverifikasi kondisi nyata di lapangan — sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin atau algoritma sendirian.

Target ambisius 48 juta keluarga ini juga mencerminkan seberapa serius pemerintah memandang urgensi pemutakhiran data perlindungan sosial. Data yang akurat adalah fondasi dari efektivitas bantuan sosial. Jika data salah, bantuan pun salah sasaran — dan ini adalah masalah yang sudah lama menghantui program-program kesejahteraan di Indonesia.

Dengan menggandeng hampir semua lapisan masyarakat sebagai agen, pemerintah sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Ini adalah urusan bersama.

Kementerian Sosial optimistis, jika sosialisasi berjalan lancar dan instrumen pendataan semakin kuat, maka penyaluran bantuan sosial digital untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako bisa mulai direalisasikan pada awal 2027.

Itu berarti ada jendela waktu sekitar tiga hingga empat bulan ke depan untuk memaksimalkan pendataan. Waktu yang tidak panjang, namun bukan tidak mungkin untuk dicapai jika seluruh elemen masyarakat benar-benar bergerak bersama.

Di balik angka-angka itu, terdapat wajah-wajah nyata: ibu yang tidak tahu mengoperasikan ponsel pintar, kakek yang tinggal di pelosok desa tanpa sinyal, keluarga miskin yang belum terdaftar meski sudah lama seharusnya mendapat bantuan. Merekalah yang menjadi alasan utama mengapa transformasi digital perlindungan sosial ini harus berhasil.

Perlinsos Digital bukan sekadar inovasi sistem. Ini adalah janji negara kepada warganya yang paling rentan — bahwa mereka tidak akan dilupakan, tidak akan terlewat, dan tidak akan dibiarkan berjuang sendiri.



Follow Widget