JAKARTA, KETIK NALAR – Lebih dari Rp52 triliun uang negara berhasil diselamatkan dalam dua tahun terakhir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh hasil penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal itu harus kembali ke tangan rakyat — bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri seremoni penyerahan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Pada penyerahan ke delapan kalinya itu, negara menerima denda administratif dan penyelamatan keuangan senilai Rp13,24 triliun, sekaligus penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektare.
Angka itu bukan yang pertama. Sejak Satgas PKH dibentuk sekitar dua tahun lalu, total penyelamatan keuangan negara telah mencapai sekitar Rp52 triliun. Sebuah capaian yang oleh Prabowo disebut sebagai bukti nyata bahwa negara masih bisa berdiri tegak melindungi kekayaannya.
“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” kata Prabowo di hadapan para pejabat dan anggota Satgas yang hadir.
Bukan sekadar retorika. Prabowo merinci bagaimana setiap rupiah yang diselamatkan dari tangan-tangan ilegal itu bisa mengubah wajah layanan publik di seluruh Indonesia.
Kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh Satgas PKH dari sektor perkebunan saja mencapai lebih dari 6,2 juta hektare. Belum termasuk kawasan dari sektor pertambangan yang juga turut ditertibkan. Prabowo memperkirakan nilai ekonomi dari lahan seluas itu mendekati Rp400 triliun — angka yang disebutnya cukup untuk mengubah nasib jutaan warga miskin.
“Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus, ini kekayaannya hilang. 6,2 juta ini hampir Rp400 triliun. Rp400 triliun kita hilangkan kemiskinan,” ujarnya dengan nada yang meninggi.
Gambaran itu bukan berlebihan. Prabowo menghitung, dengan nilai Rp400 triliun, pemerintah memiliki kemampuan untuk merenovasi seluruh sekolah di Indonesia yang jumlahnya mencapai 360 ribu unit. Ia juga menyebut ribuan puskesmas yang selama dua dekade tak pernah tersentuh perbaikan bisa kembali layak beroperasi.
“Kita bisa perbaiki semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun,” tegasnya.
Kawasan hutan dan lahan tambang yang berhasil diamankan itu, menurut Prabowo, bukan sekadar aset ekonomi semata. Ia menyebutnya sebagai tabungan bangsa — warisan yang harus dijaga untuk generasi yang belum lahir sekalipun.
“Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan, tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita,” ucap Prabowo, langsung kepada para anggota Satgas PKH yang hadir.
Di sektor pertambangan, Satgas PKH tercatat telah menguasai kembali lebih dari 14 ribu hektare kawasan tambang ilegal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Pulau Bangka, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik panas penambangan dan penyelundupan timah ilegal.
Prabowo mengungkapkan bahwa penertiban di kawasan tersebut mulai menunjukkan hasil. Penyelundupan timah berhasil ditekan, meskipun diakuinya masih ada yang lolos dari jaring pengawasan. Dampak positif dari penertiban itu pun mulai terasa pada kinerja PT Timah sebagai perusahaan negara yang selama ini bersaing dengan penambang liar.
“Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras,” katanya.
Tak hanya soal penertiban yang sudah terjadi, Prabowo juga menekankan pentingnya langkah pencegahan — terutama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan yang kerap melanda setiap musim kemarau. Ia meminta agar anggaran pencegahan diperkuat, bukan justru menunggu bencana datang lebih dulu.
“Jangan tunggu hutan terbakar, kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua,” jelasnya.
Satgas PKH sendiri dibentuk sebagai respons pemerintah atas masifnya pelanggaran tata kelola kawasan hutan dan pertambangan di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran satgas ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Prabowo dalam upaya memulihkan kekayaan negara yang selama bertahun-tahun bocor akibat aktivitas ilegal.
Prabowo tak menyembunyikan apresiasinya terhadap kerja keras satgas tersebut. Ia meminta mereka untuk tidak berhenti, karena tugas yang tersisa masih sangat besar. Namun hasil yang dicapai hingga hari ini, kata Prabowo, sudah cukup untuk membuktikan bahwa negara serius menegakkan kedaulatannya atas sumber daya alam.
Rakyat, pada akhirnya, adalah tujuan utama dari semua kerja keras itu. Bukan angka-angka di atas kertas, bukan seremoni penyerahan di gedung kejaksaan — melainkan sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi, irigasi yang mengalir, dan gaji guru yang naik. Itulah janji yang ingin ditunaikan Prabowo dari setiap hektare hutan dan setiap gram tambang yang berhasil diselamatkan.
Tinggalkan Balasan