JAKARTA, KETIK NALAR – Delegasi Indonesia meninggalkan ruang sidang saat Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB — sebuah gestur yang mengundang sorak sorai di dalam negeri. Namun bagi Majelis Ulama Indonesia, tepuk tangan saja tidak cukup. Perlawanan harus berlanjut, dan salah satu senjatanya ada di dompet konsumen.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan bahwa gerakan boikot terhadap produk-produk pendukung Israel tidak boleh mengendur. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta pada Minggu, 27 September 2026, merespons aksi walk out bersejarah delegasi Indonesia di forum internasional tertinggi dunia.
“Kita bisa melakukan langkah-langkah nyata yang berdampak langsung, salah satunya gerakan boikot terhadap produk yang memberikan dukungan finansial maupun opini terhadap aktivitas genosida Israel,” kata Ni’am.
Aksi walk out delegasi Indonesia memang langsung viral. Saat Netanyahu mulai berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, para perwakilan Indonesia kompak meninggalkan kursi mereka — sebuah pesan tanpa kata yang lantang bergema. MUI menyambut tindakan itu sebagai bukti nyata komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, yang memang telah menjadi amanat sejak kalimat pertama Pembukaan UUD 1945.
Namun Ni’am mengingatkan bahwa penolakan terhadap penjajahan tidak boleh berhenti pada gestur diplomatik, sekuat apa pun simbolisme yang dibawanya. Sikap resmi negara di forum internasional perlu diimbangi dengan tekanan ekonomi dari bawah — dari rakyat biasa yang memilih ke mana uang mereka mengalir setiap hari.
Bagi MUI, boikot bukan sekadar ekspresi kemarahan. Ni’am menyebutnya sebagai instrumen perjuangan nirkekerasan — non-violent resistance — yang terbukti efektif menekan ekonomi pihak-pihak yang berafiliasi dengan kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga Gaza, boikot menjadi salah satu ruang kontribusi paling konkret yang bisa dilakukan masyarakat sipil.
“Termasuk konsistensi aksi boikot terhadap produk-produk yang mendukung agresi dan pendudukan Israel,” tegasnya.
Pernyataan MUI ini datang di tengah momentum yang terasa makin kuat. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menggaungkan seruan “Free Free Palestine!” di hadapan Duta Besar Palestina dalam peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Ni’am mengapresiasi ketegasan Prabowo itu sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak sekadar bersuara di level wacana.
Namun seruan dari kepala negara pun perlu ditopang oleh gerakan yang hidup di tingkat masyarakat. Itulah yang menjadi inti pesan MUI: konsistensi. Bukan euforia sesaat yang surut ketika berita berganti dan isu lain mengisi layar ponsel.
Ni’am melihat tiga lini perjuangan yang harus berjalan beriringan: penegakan hukum global atas kejahatan perang Israel, penggalangan dukungan internasional, dan boikot ekonomi di dalam negeri. Ketiganya, menurutnya, adalah satu kesatuan strategi yang saling menopang.
Momen sidang PBB ini pun dinilai sebagai titik konsolidasi yang tepat bagi Indonesia untuk mempertegas posisinya di peta geopolitik dunia. Selama puluhan tahun Indonesia telah konsisten menolak normalisasi hubungan dengan Israel — sebuah konsistensi yang kini diuji oleh tekanan global dan kepentingan ekonomi yang kian kompleks.
“Ini momentum tepat untuk mengkonsolidasi kekuatan dan positioning Indonesia di percaturan dunia,” ujar Ni’am.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa perjuangan ini tidak melulu soal strategi politik dan ekonomi. Dimensi spiritual tak ia lupakan. Ni’am mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak pernah berhenti memanjatkan doa bagi Palestina — memohon kepada Allah SWT agar bangsa Palestina diberi kekuatan dan kemerdekaan yang hakiki.
Gerakan boikot sendiri sebenarnya telah menggeliat cukup lama di Indonesia, jauh sebelum eskalasi konflik Gaza yang kembali memuncak. Berbagai aplikasi dan daftar produk yang diduga terafiliasi dengan Israel beredar luas di media sosial, dan sejumlah merek internasional melaporkan penurunan penjualan yang signifikan di pasar Indonesia.
Kini, dengan latar belakang walk out bersejarah di PBB dan pernyataan tegas dari MUI, momentum itu tampak menguat kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah boikot itu efektif — melainkan apakah masyarakat Indonesia memiliki stamina untuk menjaganya tetap hidup dalam jangka panjang.
MUI tampaknya yakin bahwa jawabannya adalah iya — asal kesadaran kolektif terus dipelihara dan tidak larut dalam arus berita yang berputar cepat.
Tinggalkan Balasan