JAKARTA, KETIK NALAR – Angka itu berbicara lebih keras dari pidato mana pun. Menjelang dua tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto berhasil meraih tingkat kepuasan publik yang terbilang tinggi — 79,3 persen warga Indonesia mengaku puas dengan cara ia memimpin negeri ini.
Temuan itu datang dari Indonesia Network Election Survey (INES), lembaga riset yang merilis hasil survei nasionalnya pada Minggu, 27 September 2026. Selama dua pekan, dari 8 hingga 20 September 2026, tim peneliti menjelajahi 36 provinsi dan mewawancarai 1.400 responden menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error ditetapkan ±2,48 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen — angka yang cukup kuat untuk dijadikan acuan.
Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, yang memaparkan temuan ini secara langsung, menyebut hasil survei sebagai sinyal positif bagi jalannya pemerintahan. Dari total responden, hanya 17,4 persen yang menyatakan kurang atau tidak puas. Sisanya memilih untuk tidak menjawab.
Kepercayaan publik bahkan melampui angka kepuasan. Sebesar 82,1 persen responden menyatakan percaya kepada Prabowo sebagai pemimpin negara. Ini bukan sekadar angka — ini cerminan dari bagaimana rakyat memandang sosok yang kini memegang kendali bangsa.
Di bidang politik, gambaran yang muncul juga cukup cerah. Tujuh dari sepuluh warga menilai kondisi politik Indonesia saat ini stabil dan baik. Tepatnya, 78,3 persen responden memberikan penilaian positif atas situasi perpolitikan nasional. Hanya 18,6 persen yang masih melihat kondisi politik dalam keadaan buruk dan tidak menentu.
Gerak aktif Prabowo di panggung internasional juga mendapat nilai tinggi dari rakyatnya sendiri. Sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas terhadap strategi diplomasi yang ia jalankan — khususnya agenda penguatan ekonomi nasional yang selalu ia bawa dalam setiap kunjungan ke luar negeri. Bagi masyarakat, kehadiran pemimpin yang disegani di kancah global bukan hal kecil.
Program-program sosial yang digulirkan pemerintah juga meninggalkan kesan yang baik. Pemberantasan korupsi mendapat skor kepuasan 78,2 persen. Kebebasan berpendapat — yang kerap menjadi tolok ukur demokrasi — bahkan mencatat angka tertinggi: 81,2 persen responden merasa puas. Sementara itu, program penanganan kemiskinan dan bantuan sosial masing-masing mendapat kepuasan 68,2 persen dan 78,7 persen.
Satu program yang paling mencuri perhatian dalam survei ini adalah Makan Bergizi Gratis, atau yang akrab disebut MBG. Program makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan ini ternyata menyentuh langsung hati masyarakat. Sebanyak 78,2 persen responden mendukung agar program ini dilanjutkan. Hanya 18,4 persen yang menolak, dan 3,4 persen memilih tidak berpendapat.
Bagi Andri, angka ini bukan sekadar statistik. Program MBG dinilai berhasil menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan — dari keluarga petani di pelosok desa hingga warga kota yang terhimpit biaya hidup.
Namun survei ini juga merekam sesuatu yang tidak bisa ditutupi oleh angka-angka membanggakan itu: ekonomi rakyat masih tersengal. Tingkat kepuasan terhadap sektor ekonomi hanya menyentuh 50,8 persen. Hampir separuh responden — 45,1 persen — menyatakan belum puas.
Dua masalah mendominasi keluhan masyarakat. Pertama, harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Sebanyak 54,8 persen responden mengaku terbebani oleh kenaikan harga di pasar. Kedua, sulitnya mencari pekerjaan. Lima dari sepuluh responden, atau tepatnya 50,7 persen, merasa kecewa dengan kondisi lapangan kerja yang tersedia.
Kedua angka ini bagai bayangan gelap di balik pesta kepuasan yang tengah berlangsung. Rakyat boleh mengapresiasi ketegasan sikap presidennya, tapi di ujung hari, yang mereka hitung adalah isi dompet dan harga cabai di warung sebelah rumah.
Andri menegaskan bahwa capaian dalam survei ini harus dibaca sebagai sinyal, bukan kemenangan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat adalah modal berharga — dan sekaligus amanah besar yang tidak boleh disia-siakan.
Menjelang dua tahun pemerintahannya, Prabowo berdiri di persimpangan yang menarik. Di satu sisi, ia memiliki kepercayaan yang nyaris tidak tergoyahkan dari mayoritas rakyatnya. Di sisi lain, masalah ekonomi yang belum tuntas menjadi tagihan yang terus menumpuk dan menuntut jawaban konkret.
Rakyat sudah memberi nilai. Kini giliran pemerintah membuktikan bahwa nilai itu layak dipertahankan.
Tinggalkan Balasan