KETIK NALAR – Pernyataan mantan Menteri Keuangan Purbaya di hadapan DPD RI itu bak bom yang meledak di tengah siang bolong. Ia membongkar keberadaan sedikitnya 40 pabrik peleburan baja asal Tiongkok yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, menggunakan transaksi tunai untuk mengelabui otoritas pajak. Yang lebih mengejutkan, pencopotannya terjadi hanya tiga jam setelah pengungkapan itu.
Bukan sekadar skandal biasa. Dari satu pabrik saja—di kawasan Pulau Gadung—potensi tunggakan pajak ditaksir mencapai 200 miliar rupiah dan bisa membengkak hingga 1 triliun jika diaudit secara forensik. Purbaya murka karena perintah pemeriksaan yang ia turunkan ke Direktorat Jenderal Pajak tidak dijalankan.
Indikasi kuat mengarah pada permainan mafia pajak dari dalam. Orang-orang tertentu di internal kementerian diduga sengaja melindungi para pengemplang asing itu. Purbaya bersumpah akan menyapu bersih. Tapi sebelum sapu itu sempat bekerja, jabatannya sudah raib.
Pertanyaan yang langsung mencuat: apakah Presiden Prabowo mengorbankan Purbaya karena tekanan asing, atau ada kacamata intelijen yang jauh lebih besar yang bekerja di balik layar?
Untuk menjawab itu, kita perlu melongok ke masa lalu. Tahun 1997, Presiden Soeharto membuat Barat murka dengan dua langkah berani—membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia dan menolak resep IMF soal currency board. Respons Barat brutal: telepon ancaman dari Bill Clinton, tekanan diplomatik, dan likuiditas yang dicekik hingga melahirkan kerusuhan 1998.
Pola yang nyaris serupa kini bergulir di tahun 2026. Presiden Prabowo melakukan tiga manuver geopolitik yang membuat Washington tidak nyaman. Pertama, mengamankan 150 juta barel minyak mentah langsung dari Rusia di tengah panasnya ancaman konflik Amerika-Iran—diumumkan pada 20 Mei 2026. Kedua, membawa Indonesia semakin dalam ke orbit BRICS dan Global South. Ketiga, menolak ketergantungan pada utang lembaga Barat dengan membangun PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai gerbang ekspor nasional.
Di abad ke-21, armada kapal perang tidak lagi diperlukan untuk menekan sebuah negara. Yang dikirim adalah perang ekonomi asimetris dalam tiga fase yang mematikan.
Fase pertama datang lewat serangan indeks MSCI. Pada April 2026, indeks global MSCI membekukan rebalancing saham Indonesia. Puncaknya pada 13 Mei 2026, delapan belas saham andalan di sektor hilirisasi dan komoditas—termasuk AMMN, BREN, DSSA, hingga AMRT—disingkirkan massal dari indeks dunia. Ini adalah serangan langsung ke jantung industri nikel dan energi hijau Indonesia.
Fase kedua adalah eksodus dolar dan hantaman kurs. Depaknya saham-saham itu memicu pelarian modal hingga 1,7 miliar dolar atau sekitar 31 triliun rupiah. Dolar mengering, dan rupiah dihantam badai depresiasi hingga menyentuh level 18.000 per dolar. Bank Indonesia terpaksa menaikkan BI Rate demi menahan darah agar kas negara tidak terus terkuras.
Fase ketiga adalah pemanfaatan borok keuangan internal yang selama ini terpendam. Selama 34 tahun, terjadi kejahatan sistemik berupa manipulasi faktur ekspor di sektor sawit, batu bara, dan mineral. Nilai ekspor di dokumen bea cukai sengaja ditekan, volume riil disamarkan, dan selisih keuntungan dalam dolar diparkir di bank-bank luar negeri. Total kebocoran ditaksir mencapai angka yang mencengangkan: 15.400 triliun rupiah.
Untuk menyumbat kebocoran raksasa itu, Presiden membentuk DSI sebagai pintu tunggal ekspor nasional. Dirancang dua fase: periode Juni–Desember 2026 sebagai penilai harga riil ekspor, lalu mulai Januari 2027 sebagai pedagang penuh yang memastikan 100 persen devisa dolar ekspor pulang ke tanah air.
Skenario ini membuat para kartel komoditas domestik yang puluhan tahun menikmati uang bocor itu panik. Mereka bersekutu dengan kepanikan pasar global, memanfaatkan gejolak indeks MSCI untuk mengguncang stabilitas keuangan dalam negeri. Tujuannya satu: memaksa presiden mundur dan membatalkan DSI sebelum fase kedua berjalan.
Bayangkan posisi Presiden Prabowo pada hari pencopotan itu. Rupiah sedang dihantam spekulasi ke level 17.676 per dolar. Harga minyak dunia menembus 101 dolar per barel, mengancam jebolnya subsidi APBN. Sengketa setoran deviden Antara senilai 120 triliun sudah menjadi konsumsi publik. Dan yang paling gawat, rantai komando di internal Kementerian Keuangan retak—lebih dari 300 pejabat yang dimutasi Purbaya memicu pembangkangan terbuka dari jajaran Ditjen Pajak.
Kapal perang ekonomi Indonesia sedang dihujani torpedo bertubi-tubi, sementara para perwira teknisnya justru saling berseteru di ruang mesin.
Jika Purbaya tetap dipertahankan malam itu, pasar global akan membaca satu sinyal: administrasi fiskal Indonesia lumpuh. Yang bisa terjadi keesokan harinya adalah ras massal, rupiah terjun bebas ke level 20.000, dan Indonesia terpaksa merangkak kembali ke pelukan IMF seperti tragedi 1998.
Maka sebagai nahkoda tertinggi, Presiden menarik tuas darurat. Pencopotan Purbaya bukan soal kebencian atau perbedaan visi, melainkan keputusan dingin demi menyelamatkan kapal induk dari karam. Profesor Suahasil Nazara dipilih bukan karena lebih hebat dari Purbaya, melainkan karena karakternya yang tenang dan sangat teknokratis—dinilai mampu meredam kepanikan pasar, menenangkan pemegang obligasi internasional, serta memulihkan rantai komando yang retak di tubuh Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Pasar pun bereaksi positif, setidaknya di awal.
Purbaya adalah seorang kesatria. Keberaniannya membongkar skandal 40 pabrik baja Tiongkok dan menyuarakan kebocoran devisa 15.400 triliun rupiah pantas dihormati. Sejarah akan mencatatnya. Namun menuduh Presiden Prabowo tidak paham cara bertempur dalam perang ekonomi modern—rasanya terlalu terburu-buru.
Di balik keputusan yang tampak kontroversial, ada pertarungan geopolitik dan ekonomi yang jauh lebih dalam dari sekadar urusan jabatan seorang menteri.
Tinggalkan Balasan