MAKASSAR, KETIK NALAR – Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026, Rabu (14/10/2026). Pertemuan ini menjadi langkah konkret memastikan data dasar kesejahteraan warga benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP., M.Si. Ia didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zainal Ibrahim, M.Si., serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, H. Andi Bukti Djufrie, S.P., M.Si.
Salah satu peserta yang hadir adalah Camat Rappocini, Yudistira Ekaputra Nugraha, S.STP., M.Adm.Pemb. Kehadiran pejabat kecamatan dalam forum ini bukan sekadar formalitas. Ini mencerminkan betapa krusialnya keterlibatan pemerintah di tingkat akar rumput dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi warga.
DTSEN bukan data biasa. Ia adalah tulang punggung perencanaan sosial nasional — basis dari mana pemerintah menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, dari program keluarga harapan hingga subsidi pangan. Ketika data ini keliru, bantuan pun meleset.
Itulah mengapa proses verifikasi dan validasi seperti ini menjadi begitu penting. Data yang sudah tercatat perlu dicocokkan kembali dengan fakta aktual di lapangan: siapa yang sudah meninggal, siapa yang berpindah domisili, siapa yang kondisi ekonominya berubah signifikan.
Dalam rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diajak duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci, sebab data yang akurat tidak lahir dari satu meja saja — ia membutuhkan kontribusi dari kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW di seluruh penjuru kota.
Kecamatan Rappocini, sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Makassar, memiliki peran strategis dalam proses ini. Dinamika sosial di kawasan ini tinggi: mobilitas warga besar, kondisi ekonomi beragam, dan perubahan data terjadi hampir setiap saat. Tanpa pemutakhiran berkala, data yang tersimpan bisa cepat usang.
Keakuratan DTSEN berdampak langsung pada efektivitas program perlindungan sosial. Bila data valid, pemerintah bisa menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, data yang tidak diperbarui membuka celah bagi penyaluran bantuan yang salah sasaran — masalah klasik yang kerap menjadi sorotan publik.
Lebih dari sekadar soal penyaluran bantuan, DTSEN juga menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan gambaran sosial ekonomi yang akurat untuk menentukan prioritas program: di mana kemiskinan terkonsentrasi, di mana layanan publik masih kurang, dan di mana investasi infrastruktur paling mendesak.
Proses verifikasi ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap tata kelola data yang bertanggung jawab. Di era digital seperti sekarang, kualitas data bukan hanya soal teknis administratif — ia adalah cerminan keseriusan pemerintah dalam melayani warganya.
Rapat koordinasi semacam ini juga membuka ruang dialog antara pemerintah kota dan kecamatan. Temuan-temuan lapangan dari para camat dan lurah menjadi bahan berharga yang tidak selalu tertangkap lewat pendataan formal. Satu obrolan di forum resmi bisa mengungkap ketidaksesuaian data yang sudah lama tersembunyi.
Pemerintah Kota Makassar tampaknya semakin menyadari bahwa kualitas layanan publik sangat bergantung pada kualitas data yang menopangnya. Tanpa data yang bersih dan diperbarui secara rutin, kebijakan sekuat apa pun bisa jatuh tidak pada tempatnya.
Langkah Makassar dalam menggenjot verifikasi DTSEN 2026 ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa pemerintah kota tidak ingin berlama-lama bermain dengan data lama. Kota yang bergerak cepat membutuhkan data yang bergerak sama cepatnya.
Harapannya, dari rapat koordinasi ini lahir komitmen bersama untuk menyelesaikan proses verifikasi dan validasi secara tuntas, cermat, dan tepat waktu. Hasilnya kelak akan menentukan arah jutaan keputusan kebijakan yang menyentuh kehidupan nyata warga Makassar.
Ketika data akurat, program pun menjadi lebih adil. Dan keadilan, pada akhirnya, adalah janji yang paling mendasar dari sebuah pemerintahan kepada rakyatnya.
Tinggalkan Balasan