JAKARTA, KETIK NALAR – Seratus dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penindakan mafia pangan—dan angka itu belum final. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memastikan pemerintah tidak akan berhenti di sini.
Pernyataan tegas itu disampaikan Amran di kediamannya di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional, Amran menyebut angka 102 tersangka bukan puncak dari penindakan yang sedang berjalan.
“Sudah 100 tersangka, 102 sampai hari ini. Tapi kalau ada yang mempermainkan pangan, insyaallah akan bertambah lagi ke depan,” ujarnya.
Ratusan tersangka itu merupakan hasil kerja Satgas Pangan Polri yang beroperasi sepanjang 2024 hingga 2026. Mereka dijerat atas berbagai praktik yang dianggap merugikan kepentingan pangan nasional—mulai dari permainan harga hingga penimbunan komoditas yang menyengsarakan masyarakat luas.
Yang menarik, penindakan tidak hanya menyasar pelaku dari luar lingkaran birokrasi. Sejumlah pegawai dan pejabat di internal Kementerian Pertanian pun tak luput dari tindakan hukum. Amran menyebut ada pejabat setingkat direktur yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi.
“Bukan saja dari luar, dari Kementerian Pertanian berapa kami pecat, berapa kami tersangkakan, minta ditersangkakan oleh penegak hukum. Itu ada kelas direktur dipenjara sekarang,” kata Amran.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Amran menegaskan, siapa pun yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil melalui permainan di sektor pangan akan dihadapi dengan serius.
“Yang selalu mempermainkan, pasti ada. Itu sudah kepastian karena ingin mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil, dan itu perintah Presiden, basmi,” tegasnya.
Dalam proyeksi ke depan, Amran memperkirakan sekitar 20 orang lagi akan menyusul menjadi tersangka dalam tiga bulan mendatang. Perkiraan ini bukan sekadar gertak sambal—penyelidikan yang masih berjalan disebut tengah menyasar sejumlah pihak yang diduga terlibat praktik serupa.
“Mudah-mudahan 3 bulan ke depan, ada lagi menyusul 20 orang. Ini musuh negara,” ucapnya.
Istilah “musuh negara” yang dilontarkan Amran bukan tanpa alasan. Dalam pandangan pemerintah, mafia pangan bukan sekadar pelaku kejahatan ekonomi biasa. Mereka dianggap mengancam ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo.
Meski begitu, penindakan masif ini tidak luput dari tekanan. Amran mengakui adanya kritik yang berhembus, termasuk dari media sosial. Namun ia meminta seluruh jajarannya untuk tidak tergoyahkan.
“Saya beritahu seluruh jajaran, enggak usah peduli. Kita tidak akan berhenti kerja,” katanya.
Sikap keras Amran terhadap mafia pangan bukan hal baru. Sejak menjabat, ia dikenal konsisten mendorong reformasi di sektor pertanian dan distribusi pangan, termasuk dengan menindak kebocoran di dalam tubuh kementeriannya sendiri. Pemecatan pegawai hingga desakan penetapan tersangka terhadap pejabat internal menjadi bagian dari gaya kepemimpinannya.
Penindakan yang dilakukan Satgas Pangan Polri mencakup berbagai modus operandi, dari manipulasi distribusi pupuk subsidi, penyelundupan bahan pangan, hingga permainan harga yang merugikan petani dan konsumen sekaligus. Pola-pola ini, menurut Amran, sudah berlangsung bertahun-tahun dan menghambat upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
Dengan 102 tersangka yang telah dijerat dan puluhan lainnya yang disebut dalam tahap penyelidikan, sinyal yang dikirimkan pemerintah tampak jelas: tidak ada ruang kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat.
Ke depan, publik menunggu apakah janji Amran soal 20 tersangka baru dalam tiga bulan ke depan akan terbukti. Yang pasti, gerak cepat pemerintah di sektor ini menjadi ujian nyata keseriusan mereka dalam menjaga hak rakyat atas pangan yang terjangkau dan tersedia.
Tinggalkan Balasan