KETRIK NALAR – Sebuah sajak pendek mengguncang Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. D. Zawawi Imron, penyair asal Madura yang dikenal dengan kalimat-kalimat tajam bak pisau cukur, membacakan puisi yang membuat Presiden Joko Widodo tertawa—namun di balik tawa itu tersimpan kritik yang dalam dan menyengat.

Puisi itu berbicara tentang dubur ayam dan mulut intelektual. Bukan sekadar metafora ganjil yang mengundang senyum, melainkan diagnosis telak atas penyakit lama yang terus menggerogoti tubuh demokrasi Indonesia: janji politik yang melimpah ruah, tetapi bukti nyata yang tak kunjung hadir.

Zawawi sengaja memilih diksi yang terasa vulgar dan menohok. Dubur ayam, dalam sajak itu, merepresentasikan kerja nyata—kerja sunyi tanpa pengumuman, tanpa selebrasi, tetapi menghasilkan sesuatu yang konkret dan berguna. Sementara “mulut intelektual” menjadi simbol mereka yang fasih merangkai kalimat indah, menjanjikan langit, namun mandul ketika tiba giliran eksekusi.

Kritik Zawawi bukan ditujukan sembarangan. Ia membidik kelas terpelajar—mereka yang seharusnya menjadi lokomotif perubahan, yang mendapat mandat rakyat dan kepercayaan publik. Namun ketika kursi kekuasaan sudah diraih, retorika justru menggantikan tindakan. Panggung berganti, pemain bertambah, tetapi skenarionya tetap sama.

Fenomena ini bukan lahir dari kekosongan. Ia berakar jauh ke dalam persilangan antara psikologi kepribadian dan sosiologi politik yang membentuk cara elite kita memandang kekuasaan. Para ilmuwan menyebutnya sebagai Dark Triad—tiga karakter gelap yang kerap ditemukan pada figur-figur ambisius di lingkaran kekuasaan: narsisme, Machiavellianisme, dan psikopati.

Dari ketiga karakter itu, Machiavellianisme paling relevan dalam konteks janji politik. Individu dengan kecenderungan ini tidak memandang janji sebagai kontrak moral yang mengikat. Bagi mereka, janji adalah alat—instrumen taktis jangka pendek untuk meraih, memperluas, atau mempertahankan kekuasaan. Begitu tujuan tercapai, janji pun menjadi catatan lampau yang tak perlu ditagih.

Namun persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan individu. Struktur sistem pun turut bertanggung jawab. Indonesia mewarisi tradisi politik yang oleh para sosiolog disebut klientelisme—sebuah pola hubungan antara penguasa dan rakyat yang tidak dibangun di atas kontrak sosial yang setara, melainkan atas dasar transaksi.

Dalam logika klientelisme, janji politik menjelma menjadi komoditas. Bantuan sosial, proyek infrastruktur, hingga subsidi tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan hak warga negara, melainkan sebagai ongkos pembelian suara. Rakyat diberi sesuatu, dan sebagai balasannya mereka memberikan dukungan. Setelah pemilihan usai, siklus pun terhenti—setidaknya hingga jadwal pemungutan suara berikutnya mendekat.

Pork barrel politics—istilah yang menggambarkan distribusi proyek dan anggaran negara demi kepentingan politik elektoral—menjadi wajah paling kasatmata dari logika ini. Dana mengalir bukan ke daerah yang paling membutuhkan, melainkan ke basis pemilih yang perlu dijaga loyalitasnya. Efisiensi dan keadilan tunduk pada kalkulasi elektoral.

Yang menarik, penelitian terbaru justru menunjukkan paradoks yang mencengangkan. Riset yang dilakukan Lurusati dan Torenvlied pada 2026 menemukan bahwa para pemimpin daerah yang memasuki periode jabatan kedua justru lebih konsisten menepati janji dibanding mereka yang baru pertama menjabat. Temuan ini terdengar melegakan—sampai kita membaca alasannya.

Mereka menepati janji bukan karena kesadaran etis yang tumbuh, bukan karena amanah yang semakin terasa berat. Melainkan semata-mata karena rekam jejak yang bersih dibutuhkan sebagai modal melompat ke jabatan yang lebih tinggi. Janji pun tetap menjadi kalkulasi, bukan komitmen.

Di sinilah akar masalah yang sesungguhnya. Ketika penepatan janji hanya terjadi sebagai konsekuensi dari kepentingan karier, bukan dari rasa tanggung jawab kepada rakyat, maka demokrasi kita berjalan di atas fondasi yang rapuh. Kita membangun rumah di atas pasir kepentingan pribadi.

Dampaknya tidak abstrak dan tidak bisa diabaikan. Kepercayaan publik terhadap institusi politik terus merosot. Masyarakat yang berulang kali dibohongi akhirnya tidak lagi memercayai kata-kata dari atas podium. Mereka mendengar, tetapi tidak lagi percaya. Mereka memilih, tetapi tanpa harapan.

Erosi kepercayaan ini lebih berbahaya dari sekadar sinisme kolektif. Ia memutus kontrak sosial yang menjadi lem perekat antara negara dan warganya. Ketika rakyat berhenti percaya bahwa negara akan menepati kewajibannya, mereka pun berhenti merasa terikat oleh kewajiban mereka sebagai warga. Tatanan masyarakat mulai retak dari dalam.

Akumulasi kekecewaan yang tidak tersalurkan melalui mekanisme politik formal akhirnya meledak dalam bentuk lain: demonstrasi jalanan, gerakan protes, atau yang lebih berbahaya—apatisme total yang menggerogoti partisipasi demokrasi dari akarnya.

Zawawi, dengan diksi yang terkesan kasar namun justru karena itu terasa jujur, mengingatkan kita pada sesuatu yang sederhana namun sering dilupakan: nilai seseorang—atau seorang pemimpin—tidak diukur dari keindahan kata-katanya. Ia diukur dari konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan.

Dubur ayam yang setiap hari menghasilkan telur tidak butuh pidato. Ia tidak perlu mengumumkan prestasinya. Hasilnya berbicara sendiri, terasa langsung, dan nyata bagi siapa pun yang lapar. Itulah standar kepemimpinan yang paling mendasar—dan ironisnya, yang paling sulit ditemukan.

Saatnya publik mengubah cara pandang dalam menilai para pemimpin. Bukan dari seberapa lantang ia berjanji di atas panggung kampanye, melainkan dari seberapa konsisten ia bekerja dalam senyap setelah kursi sudah diraih. Bukan dari indahnya narasi visi-misi, melainkan dari nyatanya perubahan yang dirasakan di lapangan.

Puisi Zawawi Imron, yang dibacakan delapan tahun lalu di depan Presiden Jokowi, terasa semakin relevan hari ini. Bukan karena situasi memburuk, tetapi karena kita belum cukup serius mengambil pelajaran darinya. Selama kita masih memberi tepuk tangan lebih keras untuk janji daripada untuk bukti, maka panggung teater politik itu akan terus berlanjut—dengan pemain yang berbeda, namun skenario yang sama.

Jangan biarkan suara dan kepercayaanmu ditukar dengan janji yang menguap begitu saja setelah hari pemilihan. Awasi, catat, dan tagih. Karena keadilan bukan datang dari mereka yang paling keras berteriak—melainkan dari mereka yang tak pernah berhenti bekerja.



Follow Widget