BANDUNG, KETIK NALAR – Penghargaan bergengsi itu jatuh ke tangan Jawa Barat. Di hadapan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik 2026 — sebuah pengakuan atas gebrakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, tak menyambut penghargaan itu dengan pidato panjang berisi angka-angka. Ia justru membuka dengan satu kata yang menggelitik: “Uang.” Riuh tepuk tangan pun meledak di ruangan.

Bagi KDM, masalah utama pembangunan daerah memang soal uang — tapi bukan sekadar berapa banyak yang masuk ke kas daerah. Yang jauh lebih penting adalah ke mana uang itu mengalir dan siapa yang benar-benar merasakannya.

Sejak menjabat sebagai gubernur, KDM membuka kanal komunikasi langsung dengan warga melalui media sosial. Setiap hari, laporan dari masyarakat mengalir deras: ada yang tak mampu membayar tagihan rumah sakit, ada ibu yang melahirkan cesar tapi tak punya biaya, ada jembatan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Bagi KDM, semua itu bukan sekadar keluhan — itu adalah peta masalah yang harus ia pecahkan.

Filosofi kepemimpinannya jelas: seorang pemimpin sejati tidak boleh hanya hadir untuk memberi pengarahan lalu pulang. Ia mengutip prinsip kepemimpinan Sunda — hade gogog, hade tagog — pemimpin harus punya kemampuan memberi sekaligus kemampuan memimpin. Pemimpin yang hanya duduk nyaman di kursi birokratis, menurut KDM, justru mengkhianati rakyat yang memilihnya.

Salah satu terobosan paling mencolok adalah cara KDM menyusun APBD. Jika target pendapatan daerah sebenarnya Rp27,5 triliun, ia justru memasang angka Rp31 triliun sebagai target internal. Bukan untuk ditipu — tapi untuk memaksa birokrasi bekerja keras. Ketika target tak tercapai 100 persen, para birokrat terpaksa berpikir kreatif mencari solusi. Tekanan itulah yang melahirkan inovasi.

KDM memiliki empat pilar pembangunan yang ia kawal ketat: pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan publik, dan perlindungan sosial. Di bidang pendidikan, ia tidak puas hanya dengan laporan bahwa 30 persen anggaran sudah terserap. Ia ingin tahu: berapa sekolah dibangun, berapa guru direkrut, dan yang paling penting — apakah siswa kelas dua SMP di Jawa Barat sudah bisa mengerjakan perkalian dasar?

Ketika ia menemukan banyak siswa yang masih kesulitan berhitung dasar, ia langsung turun tangan. Program pelatihan guru matematika dengan metode gasing (gampang, asyik, menyenangkan) pun diluncurkan di seluruh Jawa Barat. Dalam dua minggu pelatihan, hasilnya terlihat nyata. Logikanya sederhana: Jawa Barat adalah provinsi industri, dan industri membutuhkan tenaga kerja yang fasih berhitung.

Di sektor infrastruktur, KDM mengubah cara gubernur mengawasi kabupaten dan kota. Selama ini, rekomendasi APBD kabupaten/kota yang dikirim ke gubernur hanya diperiksa secara administratif. KDM mengubahnya menjadi pemeriksaan teknis. Ia menetapkan aturan tegas: setiap kabupaten/kota wajib mengalokasikan minimal 7 persen dari total APBD untuk infrastruktur. Jika tidak terpenuhi, rekomendasinya tidak akan keluar.

Kebijakan itu tidak berjalan mulus tanpa gesekan. KDM bahkan terang-terangan mengakui pernah memarahi kepala Bappeda yang dinilai tidak patuh. Namun hasilnya nyata: seluruh kabupaten dan kota kini berbaris pada arah yang sama — pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan warga menjadi prioritas bersama.

KDM juga membalik cara pandang soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa. Selama bertahun-tahun, Jawa Barat nyaman menyimpan Silpa Rp1,8 triliun. KDM justru menariknya habis untuk membangun. Akibatnya, di akhir tahun anggaran yang tersisa bukan Silpa, melainkan tagihan yang belum terbayar ke kontraktor.

Bagi banyak orang, itu terdengar seperti masalah. Bagi KDM, itu justru prestasi. Pembangunan yang seharusnya dikerjakan dua tahun lagi, dikerjakan sekarang — saat harga bahan bangunan masih lebih rendah. Dan uang yang terlambat dibayar ke kontraktor itu tetap berputar di bank, bukan mengendap diam di kas daerah.

Di bidang perlindungan sosial, KDM meluncurkan program asuransi ketenagakerjaan untuk pekerja informal — petani dan nelayan yang selama ini tak tersentuh jaminan sosial apapun. Target awal satu juta orang ia genjot menjadi 5,4 juta orang pada 2027. Rumah layak huni pun ditarget naik dari 17.500 unit menjadi 40.000 hingga 50.000 unit, dengan tujuan mengangkat status sosial ekonomi keluarga miskin secara masif.

Satu kebijakan lain yang mencerminkan semangat keadilan KDM adalah regulasi soal hasil tambang. Ia menerbitkan aturan bahwa 70 persen hasil tambang harus dikembalikan ke desa penghasil tambang. Selama ini, ada ironi menyakitkan: desa yang tanahnya dikeruk justru tetap miskin, sementara daerah lain menikmati hasilnya. Lingkungan rusak, anak-anak putus sekolah, tapi kekayaan mengalir ke tempat lain.

KDM menegaskan, pembangunan bukan soal laporan keuangan yang bersih dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. WTP tidak bisa dinikmati oleh anak yang tak bisa bersekolah. WTP tidak berarti apa-apa bagi pasien yang terlantar di rumah sakit karena tak mampu bayar. Ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga di lapangan.

Semangat itu juga mengalir hingga ke sudut-sudut Pangandaran. Di sana, Jembatan Bojong sepanjang 30 meter dengan lebar 5 meter dibangun untuk menghubungkan enam desa yang selama ini terpisah oleh jarak yang melelahkan. Dengan nilai kontrak Rp6,8 miliar dan dikerjakan 210 hari kalender, separuh tenaga kerjanya adalah warga lokal sendiri. Jalan akses 250 meter ikut diperbaiki, saluran air dibenahi, dan lampu jalan dipasang.

Bagi warga Pangandaran, jembatan itu bukan sekadar beton dan besi. Ia adalah jalur distribusi hasil pertanian, jalur mobilitas antardesa, dan simbol bahwa pembangunan memang hadir — bukan hanya di kota besar, tapi juga di pelosok yang namanya jarang disebut dalam rapat-rapat di ibu kota.

Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik 2026 yang diraih Jawa Barat adalah pengakuan atas prinsip yang KDM pegang teguh: pembangunan bukan dari atas ke bawah, bukan dari pusat ke daerah, melainkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari alam, dan harus kembali ke alam.



Follow Widget