MAKASSAR, KETIK NALAR – Ancaman El Niño mulai menghantui sektor pertanian Sulawesi Selatan. Target panen yang menyusut memantik kekhawatiran kalangan legislatif soal ketahanan pangan daerah—terutama kelangsungan pasokan beras dan program stabilisasi harga yang selama ini menjadi andalan masyarakat.
Kekhawatiran itu mencuat dalam rapat kerja Komisi B DPRD Sulawesi Selatan bersama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel, Rabu (23/9/2026). Forum yang membahas Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2026 itu menjadi ajang anggota dewan mencecar pemerintah provinsi soal kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim terhadap stok pangan.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia mempertanyakan seberapa jauh penurunan produksi akibat El Niño telah menggerus cadangan beras Sulsel. Bukan sekadar angka, ia ingin tahu apakah koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Perum Bulog sudah berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita sekarang menghadapi El Niño. Target panen kita sedikit berkurang. Apakah ini mempengaruhi cadangan pangan kita? Kemudian koordinasi dengan Bulog sejauh mana?” ujar Heriwawan dalam rapat tersebut.
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP selama ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap terjangkau. Jika produksi petani lokal tertekan, keberlangsungan program tersebut patut dipertanyakan.
“Kalau produksi ini tidak maksimal, apakah mempengaruhi nanti program SPHP atau seperti apa?” kata Heriwawan, menambahkan tekanan pada jajaraneksekutif yang hadir.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M Ilyas, pun angkat bicara. Ia memastikan kondisi cadangan beras Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 masih berada dalam posisi aman—jauh dari ambang kritis.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketapang, ketersediaan beras Sulsel tercatat mencapai sekitar 1,8 juta ton. Adapun kebutuhan daerah pada periode yang sama hanya sekitar 86.910 ton. Artinya, neraca beras provinsi ini masih menyisakan surplus sekitar 1,7 juta ton.
“Kalau untuk beras itu masih tersedia 1,8 juta ton, sementara kebutuhan itu 86.910 ton. Jadi neraca kita pada Agustus ini masih ada sekitar 1,7 juta ton,” jelas Ilyas di hadapan anggota dewan.
Ilyas menegaskan, stok tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada gudang Bulog. Sebagian besar cadangan justru tersebar di tengah masyarakat dalam bentuk stok non-Bulog—mulai dari hasil panen petani yang belum terdistribusi hingga simpanan pedagang dan rumah tangga.
Untuk memastikan akurasi data, Dinas Ketapang Sulsel secara rutin memperbarui informasi stok pangan setiap bulan dengan menghimpun laporan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Komoditas yang dipantau tidak hanya beras, tetapi juga jagung, bawang merah, dan bawang putih—bahan pokok yang paling berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Namun bagi Heriwawan, menjaga stok saja tidak cukup. Ia mendorong pendekatan yang lebih membumi: menghidupkan kembali program pemanfaatan pekarangan rumah sebagai strategi jangka panjang penguatan ketahanan pangan dari bawah.
Program ini, menurutnya, memiliki daya jangkau yang luas dengan anggaran yang relatif terjangkau. Sasarannya adalah kelompok perempuan di pedesaan—segmen masyarakat yang selama ini paling dekat dengan urusan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.
Cakupannya pun beragam. Heriwawan membayangkan program itu bisa mencakup budidaya sayuran dan buah-buahan di lahan pekarangan, sistem bioflok untuk budi daya ikan, hingga kegiatan peternakan skala rumah tangga. Dengan begitu, setiap keluarga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen pangan.
Ia berharap program tersebut bisa segera diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 jika ruang fiskal masih tersedia. Jika tidak memungkinkan di perubahan anggaran tahun ini, Heriwawan meminta agar gagasan itu diprioritaskan dalam APBD pokok tahun berikutnya.
Bagi Heriwawan, ketahanan pangan sejati bukan hanya soal angka stok di gudang atau laporan bulanan dinas. Ketahanan pangan yang sesungguhnya tumbuh ketika masyarakat memiliki kemampuan memproduksi sebagian kebutuhan hidupnya secara mandiri—dan itu harus dimulai dari pekarangan rumah mereka sendiri.
Di tengah ancaman iklim yang kian tidak menentu, pendekatan ganda antara menjaga stok cadangan beras secara makro sekaligus memberdayakan masyarakat di tingkat mikro menjadi relevansi yang tidak bisa diabaikan. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, dituntut tidak hanya bertahan, tetapi juga adaptif menghadapi setiap guncangan yang datang.
Tinggalkan Balasan